Partaiku.id – Dana otonomi khusus Papua kembali menjadi sorotan. Kali ini, ada dugaan dana tersebut tidak tersalurkan ke masyarakat Papua.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas. Hal itu disampaikan Hasanuddin dalam diskusi daring Keamanan Manusia Papua di Youtube Imparsial Indonesia, Kamis (2/12).
“Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otonomi khusus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah,” katanya.
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat masuk 10 besar dengan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari jumlah yang dianggarkan itu, 50 persen lebih digunakan sebagai dana otsus.
“Otonomi khusus dalam APBD Provinsi Papua sebesar 63,79 persen dan Papua Barat sebesar 52,68 persen,” kata dia.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati buka suara soal wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Hal itu dikarenakan dana beasiswa yang tidak dibayarkan.
