MPR Minta MK Tolak JR Terkait Proporsional Tertutup
Partaiku.id – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta Mahkamah Konstitusi menolak judicial review agar pemilihan legislatif dikembalikan ke sistem proporsional tertutup coblos partai. Pria yang akrab disapa HNW itu mewanti-wanti MK agar konsisten pada putusannya yang telah mencabut sistem proporsional tertutup sejak 2009 silam. Dia menilai sistem proporsional tertutup tak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur UUD 1945.
“Maka sewajarnya permohonan judicial review untuk kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup tidak dikabulkan MK,” ujar HNW, Senin (2/1).
Dikatakan, MK dalam putusannya kala itu memang tak menyebut secara tegas pileg dilakukan memakai sistem proporsional terbuka. Namun, menurut HNW, pertimbangan MK dalam amar putusannya mengarah agar pileg menggunakan sistem proporsional terbuka.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya menyebut, hampir bisa dipastikan delapan dari sembilan fraksi di DPR akan menolak usulan sistem pemilu legislatif proporsional tertutup coblos partai. Menurut dia penolakan itu telah sesuai kehendak publik secara luas.
“Hari ini, hampir bisa dipastikan 8 fraksi akan menolak ini. Ini gelombang besar, yang kemudian sebangun dan sesuai dengan aspirasi publik,” kata Willy, Senin (2/1) malam.
Willy mengkritik Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyatakan peluang sistem proporsional tertutup akan berlaku di Pemilu 2024.
Menurut dia, Hasyim tak pantas melontarkan pernyataan tersebut sebab wacana proporsional tertutup bukan kewenangannya.
Menurut dia, selama belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, mestinya Hasyim taat dan patuh pada perintah UU yakni Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
“Kalau seseorang sudah disumpah menjadi pejabat publik, maka jalankan itu berdasarkan apa yang menjadi domain dia. Tidak kemudian menari-nari, lenggak lenggok untuk dia menjadi pengamat kah, atas nama dasar akademik. Itu berbeda,” kata Willy.
