Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS juga Mardani Ali Sera meminta Kejaksaan Agung segera merespons pernyataan politikus PDIP soal dugaan aliran dana korupsi minyak sawit untuk wacana penundaan Pemilu 2024.
“Bongkar semua gerakan inkonstitusional. Penundaan pemilu tanpa niat amendemen berbahaya. Dan PKS menolak semua ide penundaan Pemilu apalagi perpanjangan tiga periode,” kata dia , Senin (25/4).
Sebelumnya politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku menerima informasi terkait dugaan pengumpulan dana untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah.
Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut. Ia mengaku masih melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal itu.
“Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu,” kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).
(mts/thr/bmw)
