“Soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, laboratorium, gedung, termasuk program dan anggaran ini terlihat amburadul, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas. Karenanya tidak heran kalau banyak temuan dari Ombudsman maupun BPK,” ujarnya.
Berangkat dari itu, Mulyanto meminta pengalokasian anggaran Rp6 miliar untuk renovasi ruangan Dewan Pengarah BRIN ditunda. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara sedang terbatas saat ini.
“Anggota Dewan Pengarah ini kan umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN Driszal Friyantoni mengatakan renovasi ruangan Dewan Pengarah BRIN dilakukan di seluruh ruangan lantai 2.
“Benar, kita akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai 2. Perlu saya informasikan, biaya Rp6 miliar adalah biaya renovasi seluruh lantai 2 yang sebelumnya merupakan ruang kerja eks Kepala BPPT,” kata Driszal.
Dia menerangkan, lantai 2 di Gedung BRIN itu akan direnovasi menjadi ruang kerja untuk semua Dewan Pengarah BRIN yang berjumlah 10 orang. Driszal menegaskan renovasi bukan hanya untuk ruangan Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri.
