Elit Golkar mengungkapkan, Gelaran Munas Partai Golkar pada Desember 2019 mendatang memunculkan polemik. Wakil Ketua Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar Darul Siska menilai ada 2 kepentingan di balik polemik tersebut.
Untuk pihak yang ingin munas tetap digelar bulan Desember, menurut Darul, berkepentingan menentukan calon menteri yang diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk berkepentingan menentukan calon pimpinan MPR/DPR dan AKD di DPR selama masih menjabat sebagai Ketum.
“Pihak yang ingin munas lebih cepat atau sebelum Oktober berkepentingan agar konsolidasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa perlu diselesaikan segera mengantisipasi pilkada pada September 2020,” kata Darul, Rabu (14/8/2019).
“Kalau Partai Golkar tidak segera konsolidasi total dari pusat sampai ke desa, sangat mungkin tokoh-tokoh/pimpinan Partai Golkar sendiri tidak percaya diri atau ragu untuk dicalonkan oleh Partai Golkar pada pilkada yang akan datang,” imbuhnya.
Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya ingin munas digelar pada Desember. Hal tersebut tak disetujui oleh bakal calon Ketum Golkar Bambang Soesatyo yang ingin munas digelar sebelum pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024.
