Sejauh ini PPP adalah partai terakhir yang dikunjungi Partai Demokrat. Pada 12 Agustus lalu, mereka sepakat mengusung 23 pasangan calon di Pilkada 2020. Kecenderungan barter kepentingan–antara RUU Cipta Kerja dan Pilkada 2020–kata Ujang, semakin mungkin karena sejak awal Partai Demokrat tak pernah mendeklarasikan diri sebagai oposisi.
Partai Demokrat lebih senang ‘main’ di tengah, yang akhirnya lebih bisa adaptif, ketimbang, misalnya, PKS. “Jika harus menjadi oposisi, mungkin masih belum siap. Makanya main di tengah dan cenderung kompromi, disesuaikan dengan kepentingan politik,” katanya. “Di politik praktis merupakan hal yang wajar. Karena semuanya dinilai berdasarkan pragmatisme, transaksional, dan kompromistis berdasarkan kepentingan sesaat.”
Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf juga menilai serupa kendati tak ingin berspekulasi terlalu jauh. “Segala kemungkinan dalam politik itu bisa terjadi. Tetapi saya masih berharap agar Demokrat hadir untuk mengkritisi lebih tajam,” katanya saat dihubungi wartawan Tirto. Bahkan, kata Bukhori, PKS sangat siap jika akhirnya Partai Demokrat mendukung RUU Cipta Kerja sehingga PKS jadi satu-satunya oposisi. “PKS tetap siap dalam segala situasi apa pun,” katanya.
