“Itu kan kembali lagi kepada kurang cepatnya Gubernur menemukan orang atau hampir dua tahun menjabat masih meraba-raba soal potensi dari pada SDM aparatur yang ada di Pemprov DKI,” ujar Bestari ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019) lalu.
Menurut Bestari, kondisi itu lebih mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kekosongan pejabat bisa berdampak pada kinerja SKPD yang melambat.
Buktinya, kata Bestari, ada pada besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut dia, pada 2018, silpa DKI mencapai Rp 17,4 triliun.
Hal lainnya yang menjadi polemik besar dan sempat memicu saling sindir antara Anies dan Fraksi Nasdem adalah ketika Bestari Barus menyindir masalah sampah Jakarta di hadapan Pemerintah Kota Surabaya.
Polemik soal pengelolaan sampah ini bermula saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).
Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, diterima langsung oleh Risma.
Dalam pertemuan itu, Bestari menyebutkan anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.
Bestari juga mengkritik pengelolaan sampah di Jakarta masih menggunakan pola konvensional, yakni dengan cara ditumpuk di TPST Bantargebang.
