NasDem, Hak Prerogatif Presiden Soal 3 Kursi Menteri Gerindra
Sekjen NasDem Johnny G Plate, agar Gerindra tidak memaksa Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya. Menurutnya, hal ini agar memberikan kesempatan Jokowi membentuk kabinet dengan tenang dan sesuai harapan.
“Jika itu dilakukan oleh pihak di luar koalisi, maka namanya juga minta dan berharap ya boleh saja, setuju atau tidak menjadi soal lain lagi. Kami mengingatkan bahwa terkait anggota kabinet, sepenuhnya domain Presiden terpilih dan hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujar sekjen NasDem Johnny G Plate saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).
“Terkait hak prerogatif presiden, agar Gerindra tidak memaksa Presiden Jokowi. Sebagaimana kami di partai koalisi presiden, maka Gerindra juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada presiden, agar dapat mengambil keputusan dengan tenang dalam membentuk kabinet yang sesuai dengan harapan dan keinginan presiden,
Meski begitu Johnny mengatakan, hal tersebut diperbolehkan. Namun, menurutnya perlu juga adanya perhatikan terkait kepantasan politik antara pemenang dan tidak dalam pilpres, agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.
“Walaupun dimungkinkan menurut presidensialisme, namun perlu juga memperhatikan kepantasan politik yakni yang kalah pilpres harus juga kesatria sebagai pihak yang kalah. Masyarkat pemilih atau konstituen jangan dibuat kabur, yang mana pemenang dan mana yang kalah dalam kontestasi demokrasi yang sehat,” kata Johnny.
“Apalagi jika yang kalah seolah-olah merasa mempunyai hak dan berusaha memaksa, agar dianggap juga sebagai pemenang. Keadaban politik yang sehat perlu dijaga dengan baik dan dilaksanakan dengan pantas dan penuh tanggung jawab,” sambungnya.
Johnny mengatakan, dalam kerjanya MPR memiliki semangat gotong royong. Sehingga menurutnya tidak hanya Gerindra, tapi seluruh parpol peserta pemilu dapat masuk dalam kabinet.
“Jika mengacu pada semangat kegotongroyongan di MPR, maka secara teoritis kabinet gotong royong semua kekuatan partai politik juga merupakan alternatif. Bukan saja Gerindra, tetapi partai lain juga,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, isu Partai Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin rupanya bukan isapan jempol. Waketum Gerindra Arief Poyuono mengakui hal tersebut.
“Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet,” ungkap Poyuono kepada wartawan, Jumat (4/10/2018).
Ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II, yaitu Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno, yang segera kembali ke partai berlambang kepala burung Garuda itu. Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
Namun, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah pernyataan Waketum Gerindra Arief Poyuono terkait tiga jatah menteri Gerindra di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Dahnil menegaskan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan Presiden Jokowi.
“Pak Prabowo sejak awal tidak pernah bicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun,” tegas Dahnil sebagai juru bicara Prabowo Subianto kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).
Dalam beberapa kesempatan, ketika bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maupun dengan Presiden Jokowi, Prabowo–disebutkan Dahnil–tidak pernah membahas tentang jatah menteri. Menurutnya, Prabowo hanya menawarkan konsep kerja.
