Pemerintah berencana akan menaikan biaya BPJS perbulan hingga 100% kenaikannya, namun rencana ini mendapat reaksi kontra karena dianggap hanya akan menambah beban masyarakat saja.
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate mengatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu melakukan kajian mendalam agar datanya menjadi benar. Selain itu, pembiayaan dan pencairan dana dari BPJS harus diperbaiki.
“Ini yang harus dilihat secara menyeluruh. Keseluruhan tata kelola BPJS harus diperbaiki,” kata Johnny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Johnny menjelaskan apabila semua itu tidak dilakukan, hanya ada dua pilihan untuk mengatasi defisit BPJS yaitu subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau menaikkan iuran.
Apabila memilih ditambal dengan APBN, tentu menjadi beban fiskal. Jika menaikkan premi, pasti penolakan dari masyarakat tak dapat dihindari.
JKN bagi Nasdem adalah suatu program yang fundamental bagi negara oleh karenanya harus dikelola dengan benar. Apalagi visi Presiden Joko Widodo di periode kedua adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
