Politisi dari Fraksi Partai Nasdem, DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana meminta agar Pemkab Bandung harus Transparan dalam hal pendapatan daerah yang didapat, mengingat banyak Perusahaan besar yang berdiri di Kabupaten Bandung.
Menurut Toni, sejauh ini Pemkab Bandung di bawah kendali Bupati Bandung Dadang M Naser tidak membuka hal tersebut. Tak heran beberapa pihak seperti asosiasi petani tembakau mempertanyakan persoalan itu.
“Sementara ini temen temen di DPRD (periode 2014-2019) fokus (mengawasi) kepada kebijakan belanja. Padahal ada yang lebih penting selain itu yakni terkait (berapa besar) pendapatan,” ungkap Toni saat ditemui di Soreang, Rabu (28/8).
Potensi pendapatan di Kabupaten Bandung, lanjut Toni, sangat besar. Meski banyak perusahaan besar berdiri tapi sejauh mana dana bagi hasil hingga pemanfaatan dana CSR perusahaannya hingga kini tidak jelas.
“Aspirasi dari asosiasi petani tembakau misalnya mereka mempertanyakan dana bagi hasil dari cukai tembakau dan pajak yang selama ini mereka setorkan. Itu cukup besar mendorong PAD (Pemkab),” tegasnya.
Mirisnya lagi, tambah Toni, dulu Kabupaten Bandung yang kini memiliki sentra tembakau seperti di Kecamatan Majalaya mulai hilang karena tidak adanya perhatian dari Pemkab Bandung untuk upaya pengembangannya.
