Partai Nasdem

NasDem Serukan Netralitas Kades dan ASN dalam Pilkada 2024

Partaiku.id – Anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman, mengingatkan pentingnya netralitas bagi kepala desa (kades) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024.

Aminurokhman menegaskan bahwa menjaga netralitas adalah kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sudah ditandatangani pakta integritas untuk netralitas ASN. Oleh karena itu, kami berharap semua jajaran pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten/kota, memastikan ASN tetap netral karena hak pilih mereka terjamin sebagai warga negara,” ujar Amin dalam kunjungan kerja spesifik Tim Komisi II DPR dalam rangka peninjauan persiapan Pilkada serentak di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/6).

Aminurokhman juga menegaskan bahwa para kades harus tetap netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Menurutnya, kades sebagai pemimpin teladan di masyarakat memiliki pengaruh besar dan dapat memobilisasi massa untuk mendukung salah satu calon dalam Pilkada.

“Berikan kesempatan kepada warga untuk memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Netralitas adalah jaminan kita. Jika semua berjalan dengan baik, kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas,” pesan legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.

Undang-Undang Pemilu secara tegas mengatur sikap dan tindakan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemilu, termasuk Badan Usaha Milik Desa. Jika terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, mereka dapat dikenai sanksi pidana hingga satu tahun penjara dan denda belasan juta rupiah, sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu No 7/2017 Pasal 490.

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp12 juta,” bunyi Pasal 490 UU Pemilu.

Selain itu, dalam Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu ditegaskan bahwa kepala desa dilarang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye dalam pemilu.

Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu juga menyebutkan bahwa kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detect

Please consider supporting us by disabling your ad blocker