Partaiku.id – Nasdem tolak jalan berbayar. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar mengkritik langkah Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Rencana kebijakan jalan berbayar itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang masih dibahas di DPRD DKI.
“Jadi saya atas nama Fraksi NasDem menolak, karena apa? Kalau jalan tol, itu kan dibangun oleh swasta. Jalan tol ambil pembayaran ya wajar aja, lah ini, 25 ruas jalan di Jakarta, ini kan pakai uang rakyat membangunnya, kenapa mereka harus bayar saat lewat situ?” kata Hasan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1).
Ia tidak sependapat jika kebijakan itu disebut bisa mengurangi kemacetan. Menurutnya, kebijakan itu hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain.
“Contoh Jalan Pramuka yang kena ganjil genap, kalau Jalan Pramuka pas jam-jam ganjil genap, itu sepi. Tapi Jalan Jenderal Suprapto yang justru macet sampai Underpass Senen, karena orang menghindari ganjil genap,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu perpindahan kemacetan ke jalan tak berbayar. Seharusnya mendorong masyarakat pindah ke transportasi publik agar kemacetan berkurang.
