Selain menyoroti serapan anggaran, ia menilai Dinas KUK gagal menerjemahkan program OPOP yang diinginkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Menurutnya, perlombaan produk bukan tujuan utama dari program tersebut.
“(Program OPOP) kan tujuannya menggerakkan perekonomian di pesantren, agar bisa lebih mandiri. Kalau perlombaan tidak akan ada pesantren bisa mandiri, karena ini mencari produk terbaik menurut dinas, bukan pasar (konsumen). Jadi gagal menerjemahkan,” tutur dia.
Melihat waktu yang tersisa, ia memprediksi serapan anggaran OPD di Pemprov Jabar hanya bisa maksimal 70 persen. Sebab, prediksi SiLPA 2019 mencapai Rp 4,55 triliun atau setara 15 persen (APBD).
“Kita lihat kemungkinan realistisnya hanya 70 persen (serapan). Artinya, jangan dipaksakan mencapai 85 persen tapi jatuhnya penghamburan anggaran. Lebih baik SilPA ini menjadi solusi pembiayaan (proyek strategis) di tahun berikutnya,” ungkap R. Yunandar Eka Perwira.
