Partaiku.id – Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar meminta pemerintah dan elite politik tidak bermain-main dengan isu penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebab, berdasarkan pengalaman dari beberapa negara, perpanjangan masa jabatan presiden lewat perubahan konstitusi biasanya berakhir buruk.
Zainal menyatakan, di dunia tidak ada negara demokrasi yang bermain-main dengan masa jabatan seorang presiden.
“Karena rasanya tidak ada negara demokrasi yang gemar bermain-main dengan masa jabatan,” ujar Zainal dalam webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman, Rabu (16/3).
Ia menyebutkan, beberapa negara yang melakukan perpanjangan masa jabatan biasanya di negara-negara yang jauh dari demokrasi. Misalnya Venezuela, Turki, dan Rusia.
Selain itu ada beberapa negara di Sub-Sahara Afrika yang mendorong amandemen konsitusi untuk merealisasikan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
“Ini negara-negara yang jauh dari kesan demokrasi. Bahkan di ujungnya, itu bukan skenario yang baik,” ujar Zainal.
Intelektual muda dari UGM ini mengatakan, nama-nama orang yang mendukung dan membenarkan isu perpanjangan masa jabatan presiden lewat penundaan Pemilu 2024 harus diberi catatan khusus karena berpeluang merusak konstitusi, baik demi kepentingan dirinya maupun kepentungan kelompok.
