Pakar: Presiden Jokowi Bukan Lagi Gula Politik, Mulai Ditinggal di Pemilu 2024
Partaiku.id – Koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengalami keretakan jelang dua tahun Pemilu 2024 digelar. Terkini, wacana penundaan pemilu semakin menunjukkan beda posisi masing-masing partai. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan Jokowi mulai ditinggalkan oleh koalisi. Ia melihat dukungan partai politik akan semakin merosot di ujung masa pemerintahan Jokowi.
“Partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo tampak sudah tidak seirama. Melemahnya dukungan partai politik akan semakin besar saat masa kekuasaan Jokowi mendekati berakhir. Partai koalisi akan berlahan-lahan meninggalkan Jokowi,” ujar Jamiluddin, Senin (3/7).
Pasalnya, kini setiap partai koalisi akan konsentrasi menyiapkan kadernya untuk pemilihan presiden dan legislatif tahun 2024. Bahkan, pengusung wacana tunda pemilu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pun tetap akan maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Termasuk bagi partai pengusung pun mulai mengurangi dukungan politik kepada Jokowi seiring berkurangnya pembagian ‘kue politik’ dan ‘kue ekonomi’ yang didapat.
“Konsolidasi di internal dan kerja politik untuk partainya akan lebih diutamakan daripada mengikuti langkah politik Jokowi. Bagi mereka, Jokowi bukan lagi gula-gula politik yang harus didekati,” lanjut Jamiluddin.
Ia melihat bahwa sebagian partai koalisi juga akan berpaling ke kandidat lain yang potensial menang pada Pilpres 2024. Menurutnya, capres potensial ini dianggap sebagai gula-gula politik yang harus didekati agar pundi-pundi politik dan ekonomi nantinya diperoleh lebih besar.
“Semua itu akan membuat Jokowi dalam kesepian di tengah hiruk pikuk pilpres dan pileg. Dalam situasi demikian, kinerja Jokowi akan merosot hingga kekuasaannya berakhir,” pungkas Jamiluddin.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 kembali diembuskan oleh Cak Imin dan didukung Ketum PAN Zulkifli Hasan. Cak Imin mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan alasan pandemi Covid-19. Seperti diketahui, keduanya adalah partai koalisi di pemerintahan Jokowi.
Sayangnya, usulan tersebut tak mendapat dukungan mayoritas partai di DPR. Hanya PKB, PAN, dan Golkar yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Sementara PKS, Demokrat, NasDem, PDIP, dan Gerindra tegas menolak.
Sementara itu, Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan Jokowi bisa dimakzulkan jika membiarkan atau terlibat dalam pembatalan Pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan merespons wacana penundaan pesta demokrasi digulirkan sejumlah elite partai politik.
Denny menyampaikan sikap membiarkan pemilu ditunda melanggar sejumlah pasal dalam konstitusi UUD 1945. Dia mengingatkan presiden dapat dimakzulkan jika mengkhianati konstitusi.
“Membiarkan rencana pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi -terlebih lagi apabila terbukti menjadi inisiatornya- menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum tata negara dapat dberhentikan alias dimakzulkan dalam masa jabatan,” kata Denny melalui keterangan tertulis, Minggu (6/3).
(cfd/DAL)
