“Tentunya ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan, dan ada yang seakan-akan dipinggirkan,” tutur Herzaky.
Meski demikian, ia menyebut rakyat tak terlalu peduli soal sosok yang mengurus minyak goreng ini. Sebab, masyarakat hanya menunggu hasil akhir ketika kisruh minyak goreng berakhir dan harga-harga kembali normal.
“Rakyat tidak peduli siapa yang mengurus minyak goreng ini di kabinet. Rakyat butuhnya kisruh minyak goreng ini tuntas, harga minyak goreng dalam kemasan kembali turun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menunjuk Luhut untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.
Jokowi beberapa kali memberi jabatan kepada Luhut untuk menangani sejumlah hal. Jabatan yang diemban Luhut bervariasi, mulai dari Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali.
Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut Luhut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam tugas barunya.
“Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agung untuk pengawasannya,” kata Jodi.
