PKB tidak keberatan PDIP mendapat jatah kursi menteri paling banyak. Baginya, PDIP berhak karena menjadi pemenang dalam pemilu.
“Saya kira sesuatu yang wajar, pertama PDIP ini partai pemenang di seluruh kontestan pemilu termasuk di dalam KIK (Koalisi Indonesia Kerja), menurut saya sumbangsih dan kerja keras bersama partai yang ada di KIK itu luar basa jika dilihat dari survei yang ada,” ucap Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Kamis (8/8/2019).
Abdul Kadir akan menerima keputusan Jokowi soal posisi menteri. Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya.
“Tentu Pak Jokowi hitung profesionalitas nanti, karena kan sekali lagi, itu kebijakan dan hak prerogatif Pak Jokowi, dia ikut kampanye langsung tentu pahami langsung mana yg kerja keras, speed tidak tinggi. Maka Pak Jokowi tentu tahu lah,” ucap Karding.
Karding menyatakan KIK tidak pernah membahas jumlah kursi tiap parpol pengusung. Mereka memberikan keleluasaan kepada Jokowi.
“Nggak ada, itu kewenangan Pak Jokowi murni. Artinya sesuai komitmen dan garis konstitusi, berapapun itu (jatah kursi), kewenangan penuh Pak Jokowi,” kata Karding.
