Baginya, concern kedua partai itu bisa ditindaklanjuti dengan dorongan politik bersama di Parlemen.
“Banyak kepentingan kita yang sama bisa dilaksanakan di fraksi, banyak RUU yang kita bisa ada titik temu. Kerja sama ini cukup baik, dan bisa kita lanjutkan,” kata Habib Aboe.
Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya juga memandang bahwa pajak adalah instrumen penting mewujudkan keadilan sosial.
Di luar itu, PDI Perjuangan juga mendorong agar penganggaran negara, baik oleh Pusat dan Daerah, berdasarkan platform keadilan sosial itu. Di PDI Perjuangan, kader yang duduk sebagai kepala daerah diajarkan untuk membaginya dengan porsi 70 persen untuk anggaran publik, dan 30 persen untuk anggaran aparatur.
“Jadi politik alokasi dan distribusi anggaran sangat penting dijabarkan. Dan politik anggaran dalam perspektif Pancasila,” kata Hasto.
“Apa yang disampaikan sekjen PKS soal upaya mengatasi pandemi, mendorong pajak sebagai instrumen keadilan sosial, kami sependapat,” tegas Hasto.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PKS, khususnya lewat pembahasan berbagai isu publik di DPR.
