Hasto menuturkan PDI Perjuangan sebenarnya memiliki sejumlah kader yang mumpuni yang bisa dipertimbangkan sebagai Kepala Otorita IKN.
Selain Ahok ada Mensos yang juga mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
Hasto menyebut semuanya adalah kader PDI Perjuangan yang dianggap sangat berprestasi sebagai kepala daerah.
Hasto mengatakan keberhasilan kader sebagai kepala daerah karena PDI Perjuangan mengembangkan sekolah partai untuk anggota struktur partai, caleg, dan calon kepala daerah.
“Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi,” imbuhnya.
Yang terpenting bagi PDI Perjuangan, IKN adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang Bung Karno, yakni menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia sebagai pusat pemerintahan Indonesia bahkan dunia.
Hasto mengatakan, Jokowi juga memandang pemindahan IKN adalah upaya mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat.
Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, sehingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
