Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga menjadi catatan, banyaknya rencana pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi pada 2020 dikarenakan recofusing anggaran menghambat percepatan pembangunan di daerah. Fraksi PDIP juga mendorong Dinas PUPR untuk segera merealisasikan pekerjaan yang sudah teranggarkan di tahun 2021.
“Apalagi sekarang sudah bulan April, kami juga mengevaluasi Dinas PUPR untuk meningkatkan kinerja dalam hal percepatan realisasi program,” tegas Fraksi PDIP Subang dalam catatannya.
Fraksi PDIP juga mendorong Pemerintah Kabupaten Subang untuk segera merealisasikan rencan pembangunan RSUD di Pantura.
Menurut Juenah, wacana pembangunan RSUD di Pantura segera direalisasikan. Sebab, keberadaan RSUD pantura ini merupakan satu keharusan agar pelayanan dasar soal kesehatan bagi masyarakat pantura bisa terpenuhi. “Tahun 2019 dan 2020 wacana ini mengemuka akan segera dilaksanakan. Maka kami mendorong agar rencana tersebut segera direalisasikan,” jelasnya.
Selain soal RSUD Pantura, PDIP juga meminta Pemkab Subang untuk dialokasikan kembali anggaran bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu. “Hal ini untuk mengantisipasi, masyarakat miskin yang belum terdaftar di kepesertaan BPJS Kesehatan,” tuturnya.
