Seiring dengan dinaikkannya dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, PDI Perjuangan Jawa Barat berhasil memperjuangkan agar iuran BPJS ditanggung oleh Pemprov Jabar.
Rumah sakit (RS) milik Pemprov Jabar juga diminta untuk menyiapkan anggaran khusus untuk pasien miskin.
Demikian disampaikan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Muhammad Jaenudin di Bandung, baru-baru ini.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim, subsidi iuran BPJS Kesehatan dari Pemprov Jabar itu merupakan hasil perjuangan Fraksi PDIP di DPRD Jabar.
“Atas instruksi partai, kami di Komisi V sudah memperjuangkan supaya Pemprov menyubsidi iuran BPJS, yang khusus kelas III. Pada 2020, Pemprov akan mengolasikan kurang lebih sebesar Rp 400-600 miliar. Angkanya ini terus kami hitung, sesuai dengan data yang masuk dari kabupaten/kota,” katanya.
Menurut dia, subsidi BPJS Kesehatan merupakan salah satu isu yang harus diperjuangkan PDIP, sesuai dengan instruksi ketua partai.
Isu itu pun dibahas dalam internal rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jabar, yang kemudian didorong lagi dalam rapat fraksi dan rapat Badan Anggaran DPRD Jabar.
