“Fraksi lain ikut bersama-sama (memperjuangkannya), tetapi karena kami memang di DPR RI, di Provinsi, betul-betul diinstruksikan melalui surat perintah dari Dewan Pimpinap Pusat (DPP) partai, kami yang pertama kali menyuarakan itu, dari Fraksi PDI Perjuangan,” kata anggota Badan Kehormatan DPRD Jabar itu.
Selain subsidi BPJS Kesehatan, dia menambahkan, di bidang kesehatan dewan pun meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengoptimalkan penanganan bagi pasien miskin.
Pasalnya, kata dia, beberapa RS milik provinsi dinilai kurang tanggap dan tidak melakukan tindakan preventif kepada pasien miskin, yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Itu di-push oleh kami. Kami memperjuangkan, bahwa beberapa rumah sakit harus disiapkan anggaran khusus untuk pasien miskin yang belum tercover oleh subsidi. Alhamdulillah, disiapkan kurang lebih Rp 60 miliar untuk 2020, khusus mereka (warga tak mampu) yang mau berobat ke RS provinsi,” tuturnya.
Di bidang pendidikan, Jaenudin menyebutkan, terdapat kenaikan anggaran untuk iuran bulanan peserta didik untuk tingkat SMA.
Dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 1,4 triliun, pada 2020 Pemprov Jabar akan menggratiskan iuran bulanan bagi siswa SMA.
