Kendati demikian, Memo belum mau berbicara mengenai hak interpelasi dewan kepada Ridwan Kamil.
Wacana interpelasi perlu dikaji dengan baik oleh Fraksi PDIP bersama partai, maupun dengan fraksi lain di DPRD Jabar.
Menurut Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan, salah satu persoalan di Jabar saat ini adalah belum meratanya proses pembangunan, terutama di daerah utara dan selatan.
PDIP, kata dia, berupaya mendorong pembangunam berdikari, yang di internal PDIP dikenal sebagai Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
“Sejauh ini kami melihat masih banyak hal yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi gubernur untuk melakukan proses-proses politik, proses pembangunan, yang bisa menyinergikan berbagai kepentingan,” ujanya.
Menurut Wakil Sekretaris Bidang Program dan Pemerintahan DPD PDIP Jabar Bedi Budiman, Ridwan Kamil justru paling tidak menguasai bidang pemerintahan.
Dari aspek hubungan dengan legislatif, Ridwan Kamil juga mendapat banyak sorotan.
“Habit pejabat politik, dia itu kan diusung parpol. Seharusnya parpol pengusungnya itu jadi partai mendukung. Ini enggak. Justru partai pendukung yang paling keras menyerang. Saya kira ini kurang baik. Bagaimanapun juga, visi misi diikat bersama, bukan banya gubernur, tapi ketika koalisi itu terbentuk,” tuturnya.
