Isu pemekaran wilayah di Papua itu sebelumnya sempat menyulut aksi demonstrasi dan penolakan besar-besaran di sejumlah wilayah, seperti yang terjadi di Jayapura, Wamena, Paniai, Yahukimo, Timika, Lanny Jaya dan Nabire. Demonstrasi itu juga melahirkan sejumlah korban luka-luka mulai dari warga sipil hingga aparat kepolisian.
Konflik bersenjata intens dilaporkan dalam beberapa bulan terakhir. Terakhir, prajurit TNI dan istrinya yang merupakan seorang bidan dibunuh Orang Tak Dikenal (OTK), hingga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan pembakaran rumah dan fasilitas umum.
Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai pemekaran Papua merupakan langkah kurang cermat. Menurutnya perlu ada kajian secara spesifik karena konflik yang belum kunjung reda di Papua sampai saat ini.
Adriana menilai rencana pemekaran di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah kemungkinan akan malah memicu konflik senjata semakin panas, sementara untuk Papua Selatan menurutnya akan ‘adem’ lantaran minim daerah konflik di sana.
“Pemekaran tidak bisa dilakukan secara ‘dangkal’, hanya mau memekarkan saja begitu, tidak bisa. Dan kalau sebuah pemekaran kemudian bisa menghasilkan perbaikan kesejahteraan masyarakat, dugaan saya tidak akan menimbulkan persoalan. Tapi kemudian balik lagi, siapa yang jamin,” kata Adriana saat dihubungi, Jumat (8/4).
