Ia kemudian menyinggung, Otsus gagal bukan karena separatisme Papua, melainkan separatisme Jakarta. Keputusan-keputusan sepihak dari pemerintah pusat yang inkonsisten dengan Otsus menurutnya justru memberi bensin pada api tuntutan kemerdekaan Papua.
“Warga Papua sudah memberikan yang terbaik dalam membela dan memperjuangkan hak-hak mereka. Tidak sedikit dari mereka yang telah berkorban. Sayangnya, pemerintah pusat dan DPR kurang aspiratif,” pungkas Usman.
Pemerataan Pembangunan
Sementara, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan rencana pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat adalah bagian dari upaya pemerintah meratakan pembangunan.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan selama ini pelayanan publik hanya terpusat di ibu kota provinsi. Pemerintah berharap pemekaran provinsi akan mendistribusikan pelayanan ke berbagai penjuru Papua.
“Kebijakan DOB (daerah otonomi baru) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir 4 kali lipat Pulau Jawa ini,” kata Jaleswari beberapa waktu lalu.
