Partaiku.id – Pemerintah-DPR sepakat menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja Komisi VIII yang dihadiri Menteri Sosial Tri Rismaharini, Rabu (13/4). Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengungkapkan pembahasan ini sepakat dihentikan karena DPR dan pemerintah tidak bersepakat terkait salah satu nomenklatur.
“Tadi sudah disepakati bahwa RUU Penanggulangan Bencana ini dihentikan pembahasannya, sampai waktu yang tidak ditentukan,” ujar Yandri pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (13/4).
Yandri menjelaskan seluruh fraksi dalam rapat Panja terakhir tiga minggu lalu sudah bersepakat untuk menghentikan pembahasan. Sedangkan hari ini hanya penyampaian sikap dari Komisi VIII pada pemerintah.
Lebih jauh, menurutnya, ketidaksepakatan itu terletak pada penggunaan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
DPR berkeras memasukkan nomenklatur BNPB ke dalam RUU sebab ingin memperkuat BNPB secara kelembagaan. Baik dari sisi anggaran maupun koordinasi antarlembaga. Sedangkan, pemerintah berkukuh untuk menyebutkan BNPB sebagai lembaga hanya dalam Peraturan Presiden (Perpres).
