Pemerintah Harus Waspadai Penurunan Penerimaan Negara, Kata Ketua DPP PKS
Partaiku.id – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintah tentang penurunan tajam harga komoditas unggulan seperti CPO, mineral, dan batu bara. Menurutnya, penurunan harga ini menandakan berakhirnya era windfall harga komoditas yang telah dinikmati sejak pertengahan Juli 2021.
“Turunnya harga komoditas unggulan berdampak pada penerimaan negara (Pajak dan PNBP). Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan negara semester I tahun 2024 yang mencapai Rp1.320,73 triliun atau 47,1 persen dari APBN 2024. Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023,” ungkap Anis di Jakarta (16/07).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini menyebut dampak penurunan harga komoditas juga terasa pada sektor perpajakan. Penerimaan perpajakan semester I tahun 2024 hanya mencapai Rp1.028 triliun atau 44,5 persen dari APBN 2024, mengalami kontraksi 7,0 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan bahwa penerimaan negara masih sangat bergantung pada harga komoditas. Pemerintah perlu segera menyusun strategi keluar dari dampak moderasi komoditas. Penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Kita berharap hingga akhir tahun 2024, penerimaan negara bisa mencapai target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024,” katanya.
Anis juga mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dalam prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran untuk menghasilkan anggaran berkualitas (spending better). Selain itu, rendahnya penyerapan belanja beberapa K/L di bawah angka 30% perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, serta pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.
Legislator perempuan PKS ini juga mengungkapkan pentingnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diterapkan pada APBN 2023. Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
“Kita ingin realisasi TKD tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonominya,” ujarnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menekankan pentingnya pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2024 dengan menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.
“Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo. Selain itu, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai agar APBN 2024 dapat mencapai target defisit anggaran yang terjaga,” katanya.
Anis berharap terjadi perbaikan kinerja pada semester II APBN tahun 2024, sehingga target APBN 2024 dengan outlook yang dicapai pada akhir tahun tidak akan terlalu jauh berbeda.
“Keberhasilan APBN 2024 akan menjadi pijakan kuat dalam mengantarkan pemerintahan baru untuk menjalankan program pembangunan yang tercantum dalam APBN 2025,” pungkasnya.
