Partaiku.id – Sejumlah pengamat menilai aktor intelektual di balik wacana penundaan pemilu atau Jokowi tiga periode tengah berusaha mengubah opini publik melalui penggalangan massa dari kelompok tertentu, bukan hanya melalui jalur elite politik. Hal itu dikatakan terkait dengan perubahan ‘tunggangan politik’ untuk menyuarakan wacana tersebut.
Sebelumnya, wacana ini digadang-gadang oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang kemudian didukung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta mendapat indikasi dukungan dari Golkar.
Selain ditentang masyarakat sipil dan aktivis demokrasi, wacana ini diketahui mendapat penolakan publik.
Survei Indonesia Polling Station (IPS), pada 8-18 Maret, yang dilakukan di 34 provinsi terhadap 1.220 responden, mengungkapkan 74,6 persen publik menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Hasil survei Charta Politika, 27 Januari – 9 Februari, di Jatim, Jabar, dan Lampung, menunjukkan penolakan publik pada wacana tersebut mencapai 70,6 persen.
Senada, jajak pendapat Litbang Kompas di 34 provinsi pada 7-12 Maret mengungkapkan 62,3 persen responden menyatakan setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.
