“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan [masa jabatan presiden], menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” respons Jokowi, dikutip dari Harian Kompas akhir pekan lalu.
“Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” lanjutnya.
Dalam pernyataan tersebut Jokowi menyebut siapapun boleh mengusulkan wacana penundaan pemilu. Dia tak menyatakan tegas menolak wacana tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut pernyataan Jokowi kali ini tak lebih tegas dari dua pernyataan dia sebelumnya.
“Beda dengan tiga periode kemarin yang sampai bawa-bawa ‘menampar muka saya ini’ dan lain-lain,” kata dia, saat dihubungi, Senin (7/3).
Cendekiawan muslim sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi di tengah gaduh wacana penundaan Pemilu 2024 itu masih normatif.
Menurutnya, pernyataan Jokowi ‘taat, tunduk dan patuh pada konstitusi’ tidak mencerminkan ketegasan terhadap sejumlah parpol yang menggulirkan ide perpanjangan tersebut.
