Karena itu tegas Said, konsolidasi ini sekaligus memastikan petugas partai yang menjadi Kepala Daerah melaksanakan tata kelola keuangan daerah dengan prudent dan good governance.
“Jangan sampai partai kita rontok akibat ulah kader yang tersangkut tindak pidana, khususnya korupsi,” jelas politisi Dapil Jatim XI ini.
Politisi senior PDI Perjuangan ini mengatakan, partai memiliki agenda penting untuk menyelaraskan program pusat dan daerah.
Sinkronisasi ini ditujukan untuk mendorong dampak yang optimal bagi terciptanya kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dia berharap agar Dana Transfer Daerah dan Desa (TKDD) harus didorong lebih bermanfaat bagi perubahan di daerah.
“Kita harapkan DAU tidak terkonsentrasi untuk kebutuhan membayar gaji pegawai. Kita inginkan kepala daerah dari PDI Perjuangan disiplin mendorong alokasi DAU untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengakui perubahan desain kebutuhan anggaran ini tidak bisa serta merta, tetapi membutuhkan transformasi.
“Saya berharap 5 tahun kedepan bisa berubah dimana alokasi DAU untuk optimalisasi pelayanan publik,” tutur politisi asal Sumenep ini.
