Adapun RKUHP mengatur pidana penjara 6 bulan bagi pelaku kumpul kebo.
“Sebelum adanya konferensi pers dari presiden, Partai Gerindra yang kerap kali dalam pembahasan itu selalu memperjuangkan beberapa pasal yang dianggap kontroversial,” kata Dasco.
“Kami mendengarkan aspirasi daripada konstituen dari Partai Gerindra, mahasiswa dan ibu-ibu yang selama ini terus memberikan masukan pada fraksi Gerindra terkait RUU KUHP,” ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik di masyarakat.
Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
“Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).
Jokowi menyebut, permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.
“Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi.
