“Lagi pula rakyat nggak pernah memilih MPR, milihnya DPR dan DPD,” tambahnya.
Fahri menerangkan, saat ini anggota MPR berjumlah 10 orang yang merupakan wakil setiap fraksi di DPR dan DPD. Dengan demikian, keberadaan mereka bersifat temporer atau sementara.
Sedangkan di sisi lain, para anggota MPR diberi fasilitas penuh, seperti mobil, rumah, ajudan, dan berbagai kegiatan seperti kunjungan luar negeri. Dengan berbagai fasilitas itu, negara sedikitnya harus mengalokasikan anggaran sampai Rp1 triliun.
Padahal, menurut Fahri, jika MPR tak bersifat permanen, alokasi anggaran tersebut bisa ditekan tak sampai Rp5 miliar.
“Lah terus kenapa negara harus keluar triliunan untuk peran yang tidak ada. Nah itu yang menurut saya, perlu dirasionalisasi,” katanya.
Merespons usulan Fahri, Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP, Ahmad Basarah sebelumnya sempat berang. Berada satu forum diskusi dengan mantan politikus PKS itu, Basarah menilai Gelora mestinya tak membuka wacana tersebut.
Basarah heran ketika Fahri menganggap pimpinan MPR sudah tak memiliki kesibukan. Sebab, kata Basarah, MPR saat ini memiliki tugas dan wewenang yang jelas.
