Keterlambatan Insentif Nakes ini menjadi salah satu serapan anggaran jadi mengendap, maka wajar jika pemerintah menyentil Gubenur.
‘’Itukan dari bulan Mei, jadi jangan karena Work From Home (WFH) insentif jadi telat,’’cetusnya.
Bambang mengaku prihatin dengan kondisi ini. Sebab, disatu sisi banyak Nakes yang sudah bekerja keras menangani pasien Covid-19. Tapi tidak diimbangi dengan haknya.
Untuk itu, pada pembahasan Perda Perubahan-APBD nanti, Komisi V akan menanyakan langsung ke Kadinkes Jabar agar dicari solusi.
‘’Pemerintah hadir agar masalah ini segera ditemukan solusinya,’’tutup Anggota Legislatif Jabar dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu itu.
Page 2 of 2
