“Taat konstitusi itu artinya banyak, kalau taat sekarang semestinya enggak mau, tapi kalau sudah diamendemen ya juga harus taat, artinya bisa setuju tiga periode,” jelasnya.
Adi berkata ketidaktegasan Jokowi juga terlihat dari sikapnya yang tidak menegur orang-orang yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi, kata dia, seharusnya menegur, memecat, atau mengurangi jatah kursi menteri orang-orang yang telah mengusulkan itu.
“Yang kacau itu, orang yang usul tiga periode itu enggak diapa-apain sama presiden. Berhentikan saja mereka, tegur, pecat. Kalau mereka ada di koalisi pemerintah, kurangi menterinya sebagai bentuk hukuman. Ada kesan pembiaran,” tuturnya.
“Bahkan, Menteri Investasi seharusnya malu, itu investor IKN satu per satu angkat kaki, dia masih omong penundaan pemilu dan tiga periode. Semestinya, omong saja investasi, jangan omong politik,” ujar Adi.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyatakan perubahan sikap Jokowi ini bak memperlihatkan bahwa memimpin tiga periode menjadi kehendaknya sendiri.
“Kenapa Jokowi berubah statement-nya dengan sekarang? Saya lihat ini tidak sekadar kehendak orang-orang sekitar Jokowi, bisa jadi ini juga ada kehendak yang bersangkutan. Tapi, karena dibatasi kultur, dia tidak akan sampaikan itu secara terang benderang,” katanya.
