“Kalau dibilang ada politik biaya tinggi dan segala macam, evaluasinya tentu pada pelaksanaan bukan sistem. Jangan membatalkan atau mengubahnya kembali ke demokrasi tidak langung. Begitu cara berpikirnya,” ujar Anggota DPR dari FPD tersebut.
Hinca menambahkan, tingginya harga yang dikeluarkan kemungkinan disebabkan oleh lamanya masa kampanye, termasuk mengenai pembiayaan saksi. Menurut Hinca, persoalan tersebut masih dapat diatasi.
Misalnya masa kampanye dipersingkat, saksi dan alat peraga kampanye dibiayai sepenuhnya oleh negara. Hal itu, lanjut Hinca, jika memang negara merasa bahwa anggaran untuk melaksanakan pilkada langsung terlampau besar.
“Jadi biaya tinggi itu dihitung dari siapa? Kandidat atau negara. Kalau kandidatnya, maka diatur saja strategi si kandidat supaya lebih efektif dan efisien. Kalau kandidat merasa tidak masalah keluarkan uang, masak gara-gara itu sistem pilkada ingin diubah jadi tidak langsung,” tukas Hinca.
Pada bagian lain, Hinca mendukung agar ambang batas pengajuan pasangan calon dalam pilkada dievaluasi. “Kalau dianggap terlalu berat, bikin saja aturan supaya para calon pemimpin bisa tampil leluasa, tapi tetap yang ajukan partai, kecuali yang perseorangan,” ucap Hinca.
