Selanjutnya, pada 2015, Heru ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kendati setuju dengan sosok Heru, Wakil Ketua DPRD itu mengatakan bahwa semua keputusan berada di tangan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, DPRD DKI Jakarta tidak bisa mendikte keputusan Jokowi.
“Kita kan enggak bisa mendikte, itu keputusannya di tangan Presiden. Tapi kalau pun beredar nama Heru, saya kira Heru orang yang paham soal Jakarta,” ujar Taufik.
Senada dengan Taufik, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco juga mengaku setuju apabila Jokowi menunjuk Heru sebagai pengganti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan rampung jabatannya pada 16 Oktober 2022.
Menurut dia, dilihat dari syarat dan karakter pemimpin yang layak mengisi jabatan tersebut ada di sosok Heru.
“Kalau bicara Pak Heru, yang pasti satu, ASN-nya masuk (memenuhi syarat). Kedua, dia pernah menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI,” ujar Basri.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan, untuk pengganti Anies ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri, kedua yakni sosok Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali.
