Partai Kebangkitan Bangsa

Politisi PKB Sepakat Adanya Pemekaran Di Papua

Abdul Kadir Karding Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat bila diadakannya Pemekaran di Provinsi Papua karena berbagai permasalahan di Papua akan segera terselesaikan.

“Dengan pemekaran ini konsentrasi kita untuk memberdayakan dan membangun Papua bisa lebih cepat,” ujar mantan Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, Rabu (11/9/2019).

Bila terjadi pemekaran, dia yakin, pemerintah akan bisa lebih fokus untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua.

Karena ruang lingkupnya menjadi lebih terbatas dan tidak terlalu luas seperti sekarang ini.

“Jadi bisa fokus, ada yang menangani yaitu pemerintah daerah. Dan Wilayahnya juga dibatasi. Dan pendekatan kulturnya pun bisa kita ketahui,” jelasnya.

Untuk itu dia yakin, jika Bumi Cenderawasih dibagi menjadi provinsi-provinsi baru, maka akan bisa terjadi akselerasi pembangunan dan segala bidang di Papua.

“Dengan demikian kesejahteraan masyarakatnya tentu akan bisa segera meningkat,” tegasnya.

Terkait akan dimekarkan menjadi berapa provinsi, dia mempercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas serta lembaga terkait untuk menentukannya.

Karena kajian mendalam mengenai itu pasti Kementerian dan Lembaga bersangkutan memilikinya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo setuju ada pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam pertemuan itu, awalnya para tokoh Papua yang hadir meminta agar ada pemekaran sebanyak lima wilayah di Papua dan Papua Barat.

“(Permintaan) pertama, meminta adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo mewakili para tokoh yang hadir.

Jokowi pun menyetujui pemekaran itu. Namun, ia hanya menyetujui dua atau tiga wilayah.

“Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, perlu ada kajian mendalam di balik rencana pemekaran suatu wilayah.

Sementara dari sisi regulasi sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

“Ini, kan, perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya senang ada usulan itu dari bawah,” ucapnya.

Dalam pertemuan ini, hadir 61 tokoh Papua yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.

Sementara Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua bulan Agustus lalu. Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

Show More
Back to top button

Adblock Detect

Please consider supporting us by disabling your ad blocker