PPP Minta Revisi Buku Panduan Sastra dari Kemendikbudristek yang Diduga Mengandung Pornografi
Partaiku.id – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal, mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera menarik dan merevisi buku panduan sastra yang diduga mengandung unsur pornografi. Menurut Illiza, keberadaan konten tersebut dalam buku panduan kurikulum telah menimbulkan kegaduhan.
Illiza menyatakan bahwa revisi buku panduan sastra ini sangat penting untuk memastikan bahwa sastra bisa menjadi alat untuk membangun peradaban dengan tetap mempertahankan akar budaya kesopanan dan kesantunan Indonesia.
“Saya meminta Kemendikbudristek untuk merevisi buku panduan sastra agar sesuai dengan nilai-nilai budaya kita,” ujar Illiza pada Senin (3/6/2024).
Ia menambahkan bahwa buku panduan tersebut saat ini menjadi perbincangan hangat karena isinya yang dianggap tidak pantas. Illiza mengkritik Kemendikbudristek dan Menteri Nadiem Makarim atas keteledoran ini, menyebut bahwa materi yang mengandung pornografi, kecabulan, dan pedofilia tidak seharusnya masuk dalam panduan kurikulum sastra.
Menurut Illiza, kejadian ini mencerminkan rendahnya budaya literasi yang seharusnya memperhatikan berbagai aspek sebelum dijadikan bahan ajar bagi peserta didik. Ia menekankan pentingnya sumber literasi yang mampu menanamkan semangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, terutama bagi peserta didik dalam program Wajib Belajar 12 tahun.
“Meskipun sudah ada peringatan dalam unduhan e-book, itu tidak menjamin bahwa konten yang tidak pantas dapat difilter oleh guru atau tenaga pendidik,” jelas Illiza.
Ia juga menyatakan bahwa kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam lingkungan kementerian. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan kurikulum sastra harus lebih bijak dalam memilih materi yang sesuai untuk siswa sekolah berdasarkan tingkatannya.
“Saya sangat menyayangkan kejadian ini, terutama ketika kita semua sedang berupaya memperbaiki akhlak generasi bangsa, namun Kemendikbudristek justru mengeluarkan kebijakan yang bisa merusak moral generasi penerus bangsa Indonesia,” tutup Illiza.
