Padahal 126 juta masyarakat Indonesia seharusnya memegang sertifikat. Dari 126 juta masyarakat, lanjut dia, kala itu baru 46 juta yang memperoleh sertifikat.
“Ternyata setahun kita hanya keluarkan 500 ribu sertifikat. Kalau kurangnya 80 juta dan setahun hanya keluarkan 500 ribu sertifikat, artinya masyarakat kita yang punya lahan harus nunggu 160 tahun,” ujar Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi mengaku heran pemerintah justru cepat ketika mengeluarkan izin bagi lahan HGB yang ukurannya besar. Sementara sertifikat lahan yang hitungannya ratusan meter persegi sangat sulit.
“Dan yang lebih jengkel lagi yang gede-gede kita berikan. Ini saya ulang-ulang HGB 1000 hektar, nih [diberikan]. HGB 2000 hektare, nih, berikan. Tapi yang kecil-kecil 200 meter persegi saja susah. Entah itu hak milik, entah HGB tak bisa kita selesaikan. Ini yg buat sengketa lahan di mana-mana,” katanya.
Namun, Jokowi mengaku telah mengatasi persoalan mengenai pembuatan sertifikasi lahan yang sulit tersebut. Ia mengatakan sudah memerintahkan Menteri ATR/BPN sejak 2015 untuk menaikkan target realisasi sertifikasi lahan.
“Saya minta lima juta tahun ini, rampung. Saya minta naikkan tahun ini tujuh juta, rampung. Saya naikkan minta tahun ini sembilan juta, saya cek selesai. Artinya kita bisa mengerjakan, tapi nggak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu ke sembilan juta setahun. Nyatanya bisa. Sehingga sampai sekarang jadi 80,6 juta sertifikat hak milik,” ucapnya.
