“Ini juga jadi dasar pindah ibu kota itu. Agar tak terjadi ketimpangan ekonomi, infrastruktur, populasi, kemudian kita eksekusi, kita putuskan, yang namanya IKN yang baru, Nusantara. Dan itu sudah di secara politik, sudah disetujui 8 dari 9 fraksi di DPR,” ucap dia.
Di sisi lain, Jokowi menyinggung wacana pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden pertama RI, Sukarno. Ia mengklaim pada tahun 1957, Sukarno sudah memulai gagasan pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya.
“Karena saat itu ada pergolakan di rem,” kata Jokowi.
Tak berhenti sampai di situ, Jokowi mengatakan Presiden ke-2 RI, Soeharto juga memiliki wacana memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Jawa Barat.
“Tapi batal juga karena ada pergolakan di 97-98. Jadi ini kajian itu sudah lama sekali,” kata dia.
Sebelumnya, Anggota Tim Kajian IKN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai pembangunan IKN masih Jawa-sentris dalam hal pengakomodasian aspirasinya.
“Hal ini dikarenakan perspektif dominan selama ini terlalu Jawa-sentris, sehingga suara-suara daerah belum begitu menjadi atensi,” ujarnya, Rabu (27/10).