Undang-undang itu menyebut Pj. gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, setara ASN eselon I. Adapun Pj. bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, setara ASN eselon II.
Pj. kepala daerah memiliki masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Pemerintahan daerah akan dipimpin oleh Pj. kepala daerah hingga kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik.
Guru Besar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan Pj. gubernur diusulkan oleh menteri dalam negeri dan dipilih presiden. Sementara itu, Pj. bupati/wali kota diusulkan gubernur dan dipilih mendagri.
“Ada 24 gubernur dari 34 provinsi yang akan dijabat ASN. Siapa yang usulkan? Mendagri selaku pembantu presiden di bidang pemerintahan dalam negeri,” kata Djohermansyah, Kamis (17/2).
Kebijakan ini akan mulai dilakukan tahun ini karena ada kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) pada Mei 2022. Salah satu daerah yang jadi sorotan adalah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan lengser Oktober tahun ini.
