Proyek Kontroversial DPR: Multivitamin, Gorden hingga Cat Gedung
Partaiku.id – Sejumlah anggaran di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memunculkan polemik di tengah publik dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah kebijakan itu pun akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Salah satu anggaran yang pernah menjadi polemik ialah pengadaan multivitamin sebesar Rp2 miliar pada 2021 silam.
Anggaran pengadaan multivitamin yang diklaim hanya untuk pegawai di lingkungan DPR non anggota dewan itu akhirnya dibatalkan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar setelah dihujani kritik.
Belum sampai setahun, anggaran tender di Setjen DPR kembali menjadi polemik. Kali ini, anggaran yang berpolemik ialah terkait pengadaan gorden rumah dinas para wakil rakyat di Kalibata, Jakarta Selatan.
Meski sudah menuai polemik sejak awal, tender tersebut terus dijalankan Setjen DPR hingga menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang dengan nilai tawaran Rp43,5 miliar. Diketahui pula nilai yang diajukan PT Bertiga Mitra Solusi itu merupakan yang termahal dibandingkan lainnya.
Namun, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akhirnya memutuskan tidak melanjutkan tender tersebut setelah publik mengkritik dan mencurigai tender yang memenangkan perusahaan dengan nilai tawaran lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya tersebut.
Terbaru, anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk pengecatan dome Gedung Nusantara alias Gedung Kura-kura menuai polemik di tengah masyarakat.
Namun, Indra menyatakan tender tersebut lebih tepat disebut waterproofing karena tidak hanya terkait pengecatan, melainkan juga mencakup perbaikan sejumlah komponen terkait.
“Kami melakukan kembali waterproofing untuk persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus, yaitu Nota APBN pemerintah, presiden,” kata Indra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/5).
“Kemudian tanggal 5-6 Oktober akan ada pertemuan G20 yang akan dihadiri oleh 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 parlemen dunia. Sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober,” sambungnya.
Kini, anggaran penggantian lift Gedung Nusantara I pada 2021 dengan pagu anggaran Rp55,4 miliar menjadi sorotan publik setelah staf anggota DPR Habiburokhman terjebak pada Selasa (17/5).
Peristiwa gangguan terhadap lift tersebut bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dan pegawai di lingkungan DPR juga pernah terjebak macet di dalam lift di Gedung Nusantara I tersebut.
Anggota BURT DPR Andre Rosiade mendesak Setjen DPR menyelesaikan masalah lift di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan sebelum 1 Juni 2022.
Ia mengancam akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit hadap pengadaan lift di lingkungan DPR jika Setjen DPR tidak segera menyelesaikan masalah yang mengancam keselamatan anggota dewan tersebut.
“Saya, dalam rapat kemarin, saya sudah memberikan deadline kepada pihak Kesetjenan DPR RI untuk urusan lift sudah harus selesai tanggal 1 Juni,” kata Andre saat dikonfirmasi, Rabu (18/5).
“Jika tidak, tentu saya akan meminta audit investigasi dari BPK RI terhadap pengadaan lift ini,” sambungnya.
(mts/kid)
