Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim masyarakat juga setuju jika pemilu 2024 ditunda. Dia menuturkan pihaknya menyerap aspirasi itu berdasarkan big data yang menganalisa 110 juta percakapan warga di media sosial.
Ketua DPP PDIP Puan Marani lalu meresponsnya. Dia mengatakan partainya pun punya big data tetapi punya hasil yang berbeda.
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi Luhut karena seharusnya Mendagri Tito Karnavian yang bicara soal politik dan kelangsungan demokrasi.
“Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (14/3).
Pemerhati politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun bahkan menantang Luhut dan Cak Imin terkait dalil penundaan Pemilu 2024.
Ubed mengaku memiliki dan banyak argumen untuk mematahkan klaim Luhut tentang big data sebagai dalil penundaan pemilu.
Menurut dia, big data terkait Luhut soal peta dukungan publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 perlu dibedah. Sebab, menurut dia, algoritma media sosial tidak bisa ditafsirkan dan disimpulkan begitu saja.
