Partaiku.id – Puan Maharani mengakui partainya memang mendorong amandemen UUD 1945, namun perubahan hanya untuk pasal terkait Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Puan tak ingin sikap partainya itu dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menegaskan PDIP tak akan tergiur jika ada pihak-pihak yang menawarkan barter dukungan amandemen soal PPHN dengan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Untuk bangsa dan negara, konsensus itu tidak bisa kemudian dibarter begitu saja karena ini beda sekali urusan masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan,” kata Puan, Selasa (22/3).
Menurut Puan, amendemen konstitusi soal PPHN dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah dua hal yang berbeda sehingga tak bisa dikaitkan. Ia berkata, amandemen soal PPHN sudah menjadi cita-cita PDIP sejak awal, yaitu demi kesinambungan pembangunan negara.
Puan menyebut, cita-cita itu tak ada kaitannya dengan siapa yang menjabat. Sebab, menurut dia, siapa pun presidennya amandemen soal PPHN tetap harus dilakukan.
“Ini harus dibedain nih urusannya, antara PPHN plus penundaan jangan menjadi satu kesatuan. Karena tujuan dengan apa yang menjadi cita cita PDIP untuk mengamendemen UUD itu hanya satu pasal saja yang terkait garis besar haluan negara saja,” kata dia yang saat ini menjabat Ketua DPR RI.
