Kemudian juga terkait mafia tanah dan penyelesaian permasalahan sengketa tanah, pembangunan infrastruktur Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), pelanggaran suber daya kelautan dan perikanan, termasuk penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Lalu ada juga pengawasan tentang percepatan penyelesaian Lapangan Abadi LNG Blok Masela, penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan kawasan wisata, sarana dan prasarana penunjang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai keterwakilan 30 persen perempuan dan rencana kebijakan pemerintah terkait remunerasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Puan pun mengungkap, DPR telah melaksanakan fit and proper test terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2023-2028 di masa persidangan ini. Selain itu, fit and proper test terhadap calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028, calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023-2028 dan calon Duta Besar negara sahabat.
“Dalam melaksanakan diplomasi parlemen dunia, DPR RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sidang antarparlemen di tingkat ASEAN dalam rangkaian posisi DPR RI sebagai presidensi pada AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly),” terang Puan.
