Salah satu prasyarat menggelar Musnalub, kata Nurdin, adalah bila ketua umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau melanggar AD/ART. Namun, sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi, tegasnya, tidak ada alasan menggelar Musnalub.
Dia pun menegaskan saat ini Golkar tengah merapatkan barisan lewat sejumlah konsolidasi ke seluruh kader guna menghadapi agenda politik di tahun 2024. Golkar menargetkan menang baik di pemilu legislatif, presiden dan pilkada serentak.
“Jadi saya kira sekarang ini Golkar itu sedang konsolidasi untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada,” kata dia, Kamis (12/5).
Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), sayap organisasi Partai Golkar, Adies Kadir menyebut isu munaslub sama sekali tidak valid dan bertentangan dengan AD/ART partai.
Menurutnya, saat ini tak ada isu genting di internal partai sehingga mengharuskan menggelar Munaslub. Merujuk AD ART partai pasal 39 ayat 3, ucap dia, terdapat sejumlah syarat untuk menggelar Munaslub. Di antaranya, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
