Ramlan Surbakti: Eks Ketua KPU Kritik Keras Pemerintah Belum Cairkan Anggaran Pemilu
Partaiku.id – Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti Kalau KPU sudah mengusulkan program anggaran, disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka pemerintah harus men-drop anggaran itu ke rekening KPU. tutur Ramlan saat ditemui wartawan di KPU pada Rabu (3/8).
Ramlan menyayangkan sikap pemerintah mengenai hal itu. Dia menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 beserta anggarannya sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah, sehingga harus dikucurkan demi kesuksesan pelaksanaan.
“Toh nanti ada pertanggungjawaban, akan diaudit oleh BPK. Tidak seperti sekarang dicicil-cicil, itu seperti KPU ngemis gitu,” lanjutnya.
Ramlan beserta sejumlah eks anggota KPU lainnya mengunjungi kantor KPU Pusat di tengah masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (3/8).
Mereka tiba di lokasi pada Rabu (3/8) sekitar pukul 12.00 WIB untuk berbincang bersama pengurus aktif KPU. Ramlan juga mengatakan pertemuan itu menjadi momen dirinya berbagi pengalaman dan memberi dukungan kepada pengurus aktif.
Ramlan juga menyinggung Komisi II DPR RI soal konsultasi peraturan KPU. Menurutnya, konsultasi yang tertunda berakibat kepada terhambatnya agenda KPU.
“Ini juga imbauan kepada DPR komisi II agar konsultasi peraturan KPU itu jangan ditunda-tunda oleh Komisi II supaya tahapan itu sesuai dengan jadwal,” kata Ramlan.
“(Soal) anggaran itu, jangan buat KPU itu (seperti) pengemis. Sudah disetujui kok, anggaran sekian. Jangan ditunda-tunda, karena pekerjaan KPU itu beda dengan pekerjaan kementerian,” lanjutnya.
Adapun total pagu anggaran tahapan Pemilu 2024 di 2022 yang disetujui DPR dan Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp 8,06 triliun.
Hingga saat ini, anggaran yang baru dicairkan sebesar Rp 3,69 triliun atau 45,87 persen. Dengan rincian pencairan awal sebesar Rp 2,45 triliun dan pencairan kedua sebesar Rp 1,24 triliun.
Selain soal anggaran, Ramlan juga mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah topik berkaitan dengan KPU dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Beberapa di antaranya yakni peningkatan kualitas pegawai KPU, transparansi anggaran, keterbukaan informasi, hingga kredibilitas hasil pemilu.
(frl/bmw/bmw)
