“Kalau masyarakat sehat tentu untuk beraktivitasnya akan lebih tenang tapi kalau masyarakat tidak sehat juga akan menjadi persoalan sendiri,” tambah Bambang.
Dikatakan Bambang, meskipun dari Pemda Kabupaten Cirebon pada 2019 lalu sudah turun, tapi Pemprov Jawa Barat masih belum terakses informasinya. Makanya, kata Bambang, dirinya akan mencoba untuk menginformasikannya ke Dinas Kesehatan pemprov Jawa Barat agar bisa turun untuk membantu warga Jawa barat.
“Kabupaten Cirebon masih bagian dari Jawa Barat Jadi mestinya Dinkes Jawa barat harus peduli, bukan lepas begitu saja, kalau memang sudah tidak di perhatikan ya sudah Cirebon buat provinsi saja,” tandasnya.
Dikatakan Bambang, pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat perlu ada pemerataan hingga pelosok. Jabar Quick Respon, kata Bambang, jangan dijadikan hanya sebatas gaya-gayaan saja, terutama Gubenur Jabar dengan digitalisasinya yang seolah-olah ada penanganan yang baik, padahal yang masuk Jabar Quick Respon dan sebagainya sangat banyak namun penanganan nyata yang masuk ke data Jawa barat kurang jelas.
“Saya yakin kalau dibuka pun masih sedikit maka seyogyanya ada sistem pengintegrasian antara Pemprov Jawa Barat dengan daerah-daerah Kota Kabupaten di Jawa barat, sehingga kesehatan masyarakat Jawa Barat betul betul terjamin, termasuk pos anggaran kesehatan sesuai dengan amanat UU minimal 10 persen ini harus di jalankan syukur syukur lebih sehingga pelayanan akan lebih baik lagi,” pungkasnya.
