“Karena negara tidak boleh kalah dengan pengusaha-pengusaha atau bahkan mafia migor yang sekarang ada,” tambah Rifqi.
Untuk diketahui, Jokowi menyatakan akan enyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa minyak goreng dan uang tunai bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta.
Merespons hal tersebut, Petinggi DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Kebijakan itu kontras dengan sikap Presiden Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang mengkritik BLT era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kamhar menduga kritik Jokowi terhadap program BLT saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, bertujuan membangun citra bisa lebih baik dari pada pemerintahan SBY.
“Akhirnya waktu yang kemudian membuktikan jika dibandingkan dengan pemerintahan Pak SBY rezim sekarang ini banyak mengalami kemunduran, tak hanya di bidang politik dan hukum, termasuk pula di bidang ekonomi,” kata Kamhar.
(cfd)
