Doktor Ilmu Hukum dari Unpad ini menegaskan, para korban butuh negara hadir saat ini juga. Sudah terlalu banyak korban kekerasan seksual. UU yang dihasilkan kelak diharapkan akan mencegah jatuhnya korban-korban baru.
Sejak awal 2019, PSI sudah menyerukan pentingnya pengesahan RUU TPKS yang saat itu masih bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Terakhir, lewat pidato Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie di acara HUT ke-7 pada 22 Desember 2021, PSI menyoroti DPR yang tak kunjung mengesahkan RUU TPKS. Beberapa hari kemudian, Presiden Jokowi meminta percepatan proses RUU tersebut.
Page 2 of 2
